JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres lalu Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi dalam Rezim Transisi yang dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tidak ada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang tersebut tiada inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang mana menjadi alasan dalam balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga di pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Skala HAM periode I (2014-2019), 2023, kemudian tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil serta kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil lalu kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk memverifikasi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk kemudian khususnya memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang digunakan patuh pada prinsip rule of law lalu standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Skala HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, lalu pemenuhan HAM di tempat Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang mana terdapat pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik lalu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil lalu urusan politik juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang tersebut selanjutnya diturunkan ke di 50 sub indikator.
Penilaian dijalankan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang dimaksud menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, juga pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang tersebut paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber lalu expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
