SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing kegiatan ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings dalam Singapura. Danantara akan segera mengatur aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum juga Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang mana sanggup muncul, teristimewa jikalau meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita mengamati bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan serta intervensi kebijakan pemerintah yang tersebut kuat. Jika Danantara tiada dikelola dengan transparansi juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno di dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang dimaksud terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan berbagai yang tersebut tiada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir serta konglomerat yang digunakan miliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sejenis dapat terjadi pada Danantara jikalau tak ada mekanisme yang digunakan jelas pada pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di tempat Singapura dan juga Khazanah pada Tanah Melayu menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang dimaksud transparan juga independen dapat memacu dunia usaha nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah serta kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru dapat menjadi beban ekonomi yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan warga di tempat luar penerima khasiat MBG bisa jadi terancam.
“Perlu kajian lebih tinggi di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
