JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya apabila beliau siap meninggalkan Indonesia meninjau kebobrokan penegakan hukum dalam Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di dalam kampus saya, saya tak perlu tinggal dalam Indonesia, sebab hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” kata beliau di dalam Episentrum Kuningan, DKI Jakarta pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, di persidangan dugaan persoalan hukum pencemaran nama baik yang disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang lalu adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang mana kisruh di tempat PN Ibukota Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim mengungkapkan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tidak ada patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidaklah netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang digunakan menangani perkaranya itu untuk belajar dari persoalan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, juga netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, secara langsung semata penjarakan dirinya.
“Apa tak belajar kalian dengan persoalan hukum Ronald Tannur? Kalau begini tindakan tangkap saya, penjarakan, bilang oleh sebab itu anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang mana kuat, maka bukan boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai persoalan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut di dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum serta Indonesia serta kebaikan. Saya tidak ada takut melawan manusia dikarenakan Allah yang dimaksud saya takuti serta saya tidak ada takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang mana sedang yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami telah mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Utara,” katanya.
