JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang mana penuh tantangan serta kesempatan bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, pembaharuan mekanisme subsidi, hingga implementasi acara strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah di mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa orang kebijakan yang mana diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli warga kelas menengah pada 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), juga beban tambahan dari acara Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi warga kelas menengah,” ujar Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Mingguan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan tarif barang keperluan akibat pemuaian yang digunakan berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan juga menjaga stabilitas kegiatan ekonomi nasional.
Berikut adalah rangkuman kejadian sektor ekonomi penting yang dimaksud terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga menguatkan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa di area 2025, dengan beban pajak yang mana lebih banyak terstruktur namun tak secara secara langsung meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan inovasi mekanisme subsidi materi bakar minyak (BBM). Subsidi yang digunakan sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi subsidi lebih banyak tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tersebut bukan memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
