Pengamat Ingatkan eksekutif Tak Salah Pilih Pemimpin dan juga Dewas Danantara

JAKARTA – Jelang peresmian Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, beredar berbagai nama calon pemimpin di tempat lembaga baru tersebut. Hal itu dinilai wajar mengingat lembaga ini sangat strategis lantaran mengurus aset 7 BUMN kakap senilai Rp14.700 triliun.
Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengingatkan pemerintah untuk tak salah pilih pemimpin BPI Danantara. “Di dunia, pemimpin yang dimaksud sukses di menjalankan dana kekayaan negara, seperti Danantara mempunyai beberapa karakteristik utama. Jadi jangan seperti pilih kucing pada karung,” ujar Deni, hari terakhir pekan (21/2/2025)
Deni membeberkan sebagian karakteristik tokoh yang layak menjadi pemimpin BPI Danantara. Misalnya, miliki visi jangka panjang yang dimaksud jelas untuk perkembangan juga strategi pembangunan ekonomi dana kekayaan negara.
“Mereka harus mampu mengawasi potensi pembangunan ekonomi yang tersebut menguntungkan kemudian berkelanjutan di tempat berbagai sektor juga negara. Pemimpin ini mempunyai pengetahuan keuangan yang digunakan kuat dan juga keahlian di menghasilkan langkah penanaman modal yang dimaksud informatif,” kata pengamat keuangan ini.
Selain itu, pimpinan BPI Danantara harus miliki kemampuan analisis tren bursa lalu mengidentifikasi risiko juga potensi investasi. Pemimpin BPI Danantara juga harus bisa saja menjaga standar etika yang tinggi lalu transparansi di operasi mereka. “Memastikan semua kebijakan pembangunan ekonomi dijalankan dengan integritas kemudian sesuai dengan peraturan yang digunakan berlaku,” kata Deni.
Karakteristik lainnya, kata Deni, mampu menginspirasi serta mengawasi pasukan untuk mencapai tujuan dana kekayaan negara. “Memberikan arahan yang dimaksud jelas, motivasi, dan juga dukungan terhadap anggota regu untuk mencapai kinerja terbaik,” terangnya.
Fungsi majelis pengawas BPI Danantara, kata Deni, tak kalah pentingnya. Perlu beberapa kakrakteristik agar pengawasan lembaga beraset tebal ini, bisa jadi optimal. “Harus memiliki integritas lalu etika. Penting untuk menghindari konflik kepentingan,” jelas Deni






