JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang digunakan lain, satu provinsi ke provinsi yang dimaksud lain, satu tempat ke wilayah yang digunakan lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan metamorfosis digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet serta peningkatan infrastruktur digital , khususnya di area wilayah Terdepan, Terpencil, juga Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi pada mengikis kesenjangan akses internet dalam Indonesia lewat berbagai acara di area Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di tempat Indonesia),” kata Anthony pada waktu dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, eksekutif melalui Kemenkominfo sudah melakukan banyak upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui inisiatif Kemenkominfo seperti pengerjaan infrastruktrur sebagai Base Transreceiver Station (BTS) di area wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di area Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman dalam indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan keadilan akses internet, khususnya di area wilayah tertinggal, terdepan kemudian terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dijalankan hanya saja dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur serta sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, kemudian juga kompetensi yang dimaksud harus dimiliki oleh publik di area Indonesia Timur, rakyat yang di area kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih besar merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, rakyat sipil juga miliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah kemudian tugas civil society, tugas masyarakat, kita dengan bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas serta internet yang tersebut komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
