JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama di area Asia Tenggara sudah pernah menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, kemudian Vietnam menempatkan diri merek di dalam jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, juga Afrika Selatan serta dipandang sebagai kelompok kegiatan ekonomi tumbuh yang dimaksud bekerja sejenis untuk menguatkan hubungan sektor ekonomi kemudian membatasi pengaruh Negeri Paman Sam pada sistem keuangan kemudian perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, kemudian Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari merek bergabung kecuali Argentina dan juga Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, perekonomian anggota ini menyumbang sekitar 28% dari sektor ekonomi global, yang digunakan setara dengan lebih lanjut dari USD28,5 triliun. Pada Kongres Derajat Tinggi (KTT) BRICS yang dimaksud diselenggarakan di dalam Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, lalu Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja mirip lebih banyak lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit di persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara rutin memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat serta China. Namun, ketidakpastian era Trump kemungkinan besar mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat mengupayakan negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang mana lebih tinggi dekat dengan BRICS, didorong oleh perasaan khawatir melawan kebijakan kegiatan ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership kemudian Wilayah Comprehensive Economic Partnership, dan juga kebijakan proteksionis Trump, yang ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang tersebut mempunyai defisit perdagangan dengan AS, bahkan apabila merekan adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
