Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidaklah buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tidaklah berdasar serta mencederai semangat pengabdian TNI AL yang dimaksud selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut serta rakyat nelayan.
“Tindakan TNI AL dengan penduduk nelayan dijalankan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto lalu sesuai dengan tugas pokok kemudian fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso terhadap wartawan, Hari Minggu (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) semata-mata menjalankan tugas negara, bukanlah bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara pada laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian dan juga penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan berpartisipasi pada patroli keamanan laut guna mengurangi berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut dalam Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang tersebut diadakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden kemudian menjadi wujud pengamalan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mencela keras Menteri Trenggono yang dimaksud dianggap tiada memahami tugas juga fungsi TNI AL juga memproduksi pernyataan yang mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana dan juga memahami sikap dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik juga mengurangi kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan serta Perikanan yang mana dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial serta menghasilkan gaduh.
