JAKARTA – Terungkapnya karyawan BPJS Bidang Kesehatan yang dimaksud mendapatkan infrastruktur asuransi swasta dari kantornya menjadi sorotan usai terungkap media sosial (medsos). Menurut Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menerangkan, bahwa penambahan dana untuk membeli asuransi kondisi tubuh tambahan (top up) tiada melanggar aturan.
Para pegawai BPJS Aspek Kesehatan pada dasarnya masuk sebagai partisipan pada acara jaminan kemampuan fisik nasional (JKN). Kendati, mereka kerap melakukan top up atau dilindungi oleh asuransi kebugaran swasta.
“Nah jadi tentunya mereka itu itu punya kepesertaan basic-nya BPJS Kesehatan, inisiatif BKN (Badan Kepegawaian Negara). Tetapi merekan di tempat top up, jadi asuransi swasta itu dapat bekerjasama dengan perusahaan untuk melindungi para pekerjanya pada kondisi tubuh ya,” ujar Timboel pada waktu dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (8/1/2025).
Menurutnya, top up merupakan hal lumrah juga sudah ada terjadi sejak lama. Kala itu proses top up asuransi kemampuan fisik kerap difasilitasi oleh perusahaan yang dimaksud pada masa kini dinamai PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, anak bisnis PT Bank Mandiri Tbk,.
“Kalau BPJS Kesehatan, merekan karyawan semuanya terdaftar di area BPJS Kesehatan, bayar iuran, tetapi merekan di dalam top up oleh Inhealth,” paparnya.
Timboel menyebutkan, manusia pegawai BPJS Bidang Kesehatan melakukan top up ke asuransi swasta untuk penyembuhan dirinya atau keluarganya sangat diperbolehkan.
“Nah jadi seperti tindakan hukum misalnya ada perusahaan, ia itu bekerja menjadi partisipan JKN, ketika anaknya orang pekerja ini sakit, ia top up, ia pakai asuransi swasta, asuransi swasta ternyata dikarenakan dipakai terus habis, nah waktu itu turun, beliau menggunakan JKN untuk melanjutkan pengobatan, boleh,” paparnya.
Timboel mencatat, asuransi kondisi tubuh swasta kerap menopang kelas 1 atau VIP di tingkatan kelas. Artinya, bila partisipan BPJS Kesejahteraan kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang digunakan dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP.
Akan tetapi, jikalau melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan pada luar yang tersebut ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan.
“Nah selisihnya itu, itu dapat dibayar oleh si asuransi swasta kelas 1-nya, VIP-nya selisihnya itu maksimal 75 persen dari kelas 1, ditanggung oleh asuransi swasta. Untuk melayani kontestan yang tersebut dasarnya dilayani JKN, tapi pada top up oleh asuransi kondisi tubuh swasta, kira-kira gitu,” ucap dia.
