JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang tersebut dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus menyeberangi kajian komprehensif untuk mengukur kegunaan bagi rakyat luas, hingga peluang dampak lingkungan dan juga sosial yang tersebut ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Pengaruh Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan hanya saja keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di area Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh publik bukanlah sekedar kepentingan bidang usaha untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal banyak peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir semata-mata untuk juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau belaka bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan sarana kemudahan yang dimaksud diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, kemudian ekonomi yang ada pada proses pengerjaan PSN dapat ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko urusan politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang digunakan protes, negara yang tersebut harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak cuma itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 dalam era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di area akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dimaksud dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
