JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai penerapan asas dominus litis atau pengendali perkara pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) perlu ditolak. Karena, kata dia, jaksa sebagai penuntut, sedangkan untuk melakukan penyidikan merupakan kewenangan polisi.
Fernando berpendapat, apabila asas dominus litis dimasukkan di RKUHAP, maka pengendalian perkara ada di dalam jaksa, sehingga polisi melakukan penyidikan berdasarkan arahan dan juga keinginan jaksa.
“Selama ini telah diatur di KUHAP koordinasi antara jaksa dengan polisi pada penyidikan suatu perkara. Hanya perlu mengatur lebih banyak rinci lalu jelas mengenai koordinasi antara polisi juga jaksa mengenai penyidikan suatu perkara,” tuturnya, Hari Sabtu (8/2/2025).
Fernando menuturkan bahwa sangat dimungkinkan jaksa akan melakukan intervensi penanganan perkara kalau asas dominus litis dimasukkan pada RKUHAP akibat ada tumpang tindih kewenangan yang tersebut dimiliki oleh jaksa.
“Masing-masing lembaga negara atau aparat penegak hukum (APH) diberikan kewenangan masing-masing berdasarkan KUHAP, semata-mata butuh pembenahan kemudian pengaturan lebih besar jelas mengenai penanganan suatu perkara,” pungkasnya.
