JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak (WP) yang digunakan mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak juga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Kebijakan ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dimaksud bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak selama masa transisi implementasi sistem Coretax DJP.
“Wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administratif berhadapan dengan keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan juga pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT),” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, serta Hubungan Warga DJP, Dwi Astuti pada keterangan resmi.
Menurut Dwi, penghapusan sanksi administratif diberikan untuk beberapa jenis pajak juga masa pajak tertentu. “Penghapusan sanksi administratif menghadapi keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang dimaksud diberikan atas: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Angka (PPN), dan juga Bea Meterai,” jelasnya.
Lebih rinci, penghapusan sanksi berlaku untuk:
– PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, serta Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari 2025 yang digunakan dibayar terlambat hingga 28 Februari 2025.
– PPh Pasal 4 ayat (2) berhadapan dengan pengalihan hak tanah/bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 (terlambat hingga 31 Januari 2025) dan juga Februari 2025 (terlambat hingga 28 Februari 2025).
– PPN/PPN kemudian PPnBM untuk Masa Pajak Januari 2025 yang digunakan disetor terlambat hingga 10 Maret 2025.
– Bea Meterai yang dimaksud dipungut Pemungut Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 (terlambat hingga 31 Januari 2025) kemudian Januari 2025 (terlambat hingga 28 Februari 2025).
Selain keterlambatan pembayaran, DJP juga menghapus sanksi untuk keterlambatan pelaporan SPT. “Penghapusan sanksi administratif melawan keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT yang tersebut diberikan atas: Penyampaian SPT Masa PPh, Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), Penyampaian SPT Masa PPN, dan juga Penyampaian SPT Masa Bea Meterai,” ungkap Dwi.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
– SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan juga SPT Masa Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2025 (terlambat hingga 28 Februari 2025), Februari 2025 (terlambat hingga 31 Maret 2025), lalu Maret 2025 (terlambat hingga 30 April 2025).
– PPh Pasal 4 ayat (2) melawan pengalihan hak tanah/bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 hingga Maret 2025, dengan batas waktu keterlambatan yang digunakan bervariasi.
– PPh Pasal 4 ayat (2) melawan penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu serta PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2025 hingga Maret 2025, dengan batas waktu keterlambatan yang digunakan bervariasi.
– SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2025 (terlambat hingga 10 Maret 2025), Februari 2025 (terlambat hingga 10 April 2025), juga Maret 2025 (terlambat hingga 10 Mei 2025).
– SPT Masa Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 hingga Maret 2025, dengan batas waktu keterlambatan yang dimaksud bervariasi.
Penghapusan sanksi administratif ini dilaksanakan dengan cara tak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). “Dalam hal STP telah dilakukan diterbitkan sebelum Keputusan ini berlaku, maka akan dilaksanakan penghapusan sanksi administratif secara jabatan,” pungkas Dwi Astuti.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak di menyesuaikan diri dengan sistem Coretax DJP yang digunakan baru, dan juga menyokong kepatuhan pajak yang dimaksud lebih tinggi baik di dalam masa mendatang.
