JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tak ada argumentasi hukum yang mana baru pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang digunakan menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang dimaksud belaka mencermati secara saksama dinamika kemudian keinginan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa pada waktu ini merupakan waktu yang dimaksud tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah total calon yang mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih serta berakibat terjadi polarasisasi dalam tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, kemudian mengandung ketidakadilan yang intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang dimaksud diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri dan juga dirayakan semua pihak.
Oleh sebab itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus memverifikasi partai kebijakan pemerintah merek bisa saja lolos menjadi perserta pilpres pada pemilihan raya 2029 mendatang,” ujarnya.
