JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tidaklah terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mana mengutamakan negaranya harus dicermati, lantaran ia bukan percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada banyak negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh akibat itu, makanya yang tersebut disasar sekarang adalah negara-negara yang mana punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di tempat Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, lalu Vietnam yang tersebut menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang digunakan punya surplus perdagangan besar dengan Amerika kemudian karenanya ia akan mengenakan tarif yang digunakan tinggi bagi barang-barang yang diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry menyampaikan Trump sekarang telah merencanakan tarif minimal 25% untuk China per semester II-2025. Kemudian juga telah diberitahukan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang digunakan sangat ketat untuk semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di area Amerika yang bukan punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya bisa jadi naik. Dan oleh sebab itu itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang tersebut dipekerjakan tidak orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh akibat itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar bisa jadi ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam bukan terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana sanggup mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
