NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang disebutkan akan dinonaktifkan untuk lebih lanjut dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk menegaskan perusahaan yang dimaksud bukan dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap program tersebut.
Undang-undang yang tersebut ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk berjualan operasinya di dalam Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang dimaksud akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Negeri Paman Sam ketika ini tidak ada memadai.
“Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden serta Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi juga jaminan yang diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih banyak dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali apabila pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tak akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menyembunyikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidaklah akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan pemilik aplikasi, yang mana berpendapat bahwa larangan yang dimaksud melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan melakukan penutupan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan bukan akan dihukum dikarenakan melanggar larangan tersebut.
