RIYADH – Otoritas Pengawasan serta Antikorupsi Arab Saudi (Nazaha) telah dilakukan meluncurkan tindakan keras terhadap korupsi secara besar-besaran di dalam berbagai kementerian serta lembaga lainnya. Sebanyak 131 orang ditangkap juga 370 lainnya diselidiki.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, otoritas yang disebutkan menyatakan telah terjadi melakukan 3.466 “kunjungan pengawasan” di dalam berbagai entitas pemerintah pada bulan Februari, mengungkap tindakan hukum penyuapan, penyalahgunaan wewenang, kemudian pelanggaran lainnya.
Mengutip Gulf News, Hari Minggu (2/3/2025), beberapa dari dia yang tersebut ditangkap kemudian dibebaskan dengan jaminan.
Penyelidikan melibatkan pegawai dari berbagai kementerian kemudian badan pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Daerah Perkotaan dan juga Perumahan, juga Otoritas Zakat, Pajak, dan juga Bea Cukai dan juga Otoritas Pelabuhan Saudi.
Nazaha berjanji untuk terus progresif dengan pergerakan antikorupsinya, dengan menekankan bahwa akuntabilitas masih menjadi landasan integritas pemerintah.
Otoritas yang disebutkan mendesak penduduk untuk melaporkan dugaan korupsi melalui platform digital resminya.
Gebrakan Pangeran Mohammed bin Salman
Pemberantasan korupsi secara besar-besaran merupakan gebrakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.
Tindakan paling terkenal adalah operasi antikorupsi pada 2017, di tempat mana otoritas berwenang menangkap beratus-ratus pejabat pemerintahan, entrepreneur juga para pangeran.
Dari hasil operasi kala itu, pemerintah Arab Saudi mendapatkan lebih lanjut dari USD100 miliar dari merek yang digunakan ditangkap.
Mereka yang dimaksud ditangkap membayar denda, yang nilainya berbeda-beda tiap orang, atau membuktikan diri tiada bersalah untuk mampu dibebaskan.
Pangeran Mohammed bin Salman ketika itu menyatakan penangkapan kemudian penangkapan yang dimaksud merupakan sesuatu yang mana harus dilakukan.
“Nilai [denda] mencapai lebih besar dari USD100 miliar, tapi tujuan utamanya bukanlah uang. Tujuannya adalah menghukum pelaku korupsi juga mengirimkan sinyal yang digunakan jelas bahwa siapapun yang digunakan melakukan korupsi akan menghadapi hukum,” ucapannya pada 20 Maret 2018.
