Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur juga Sistematis Parcok di tempat pemilihan kepala daerah 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat pada pemilihan gubernur 2024 . Pihaknya juga tak meninjau adanya pola yang terstruktur serta sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami bukan mengamati pola yang mana terstruktur dan juga sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Mulai Pekan (2/12/2024).
Bima Arya pun menyatakan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi pada Pilkada. “Yang identik di dalam semuanya lantaran aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidaklah terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang dimaksud khas, aduan yang seperti tadi.”
Dia juga mengungkapkan bahwa ada banyak macam aduan di tempat Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan berbagai ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang mengadukan penantang. Ada yang mana mengadukan ASN. Ada ASN yang digunakan mengadukan politisi atau partai lantaran beliau nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, lalu setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan juga ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang dimaksud masuk akan dilihat tindakan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus tentang Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang mana dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum mengamati aduan dengan segera spesifik perihal itu,” pungkasnya.
