Partisipan JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Seimbang ( KIS ) yang mana dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan telah lama dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesejahteraan di tempat Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang dimaksud menciptakan BPJS Aspek Kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kemampuan fisik di tempat Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, dengan segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya segera ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan di dalam puskesmas , baru kalau (sakit) yang mana berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang dimaksud diresmikan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah lama menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk publik Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menegaskan distribusi Kartu Indonesia Seimbang sanggup tambahan merata sehingga seluruh warga mampu mendapatkan akses dalam bidang kondisi tubuh juga meyakinkan rakyat yang digunakan sudah ada miliki Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kemampuan fisik yang sesuai standar lalu berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah tempat bersinergi lalu berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras serta sanksi terhadap rumah sakit yang tersebut memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang tersebut memungut bayar ini akan saya cek sanggup saya copot kepala rumah sakitnya, dapat dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang dimaksud bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar bukan mempersulit penduduk yang tersebut ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang tersebut paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kebugaran juga jangan dipersulit. Saya hanya sekali minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi pandemi Covid-19 sudah pernah merusak tatanan kondisi tubuh tak belaka Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran tetap memperlihatkan terjangkau masyarakat.
