JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan serta pertanian sebagai isu rakyat yang mana strategis kemudian prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan rakyat akibat pelibatan masif TNI terlibat kemudian cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang digunakan diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima rakyat sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Akhir Pekan (22/12/2014).
Dina mengawasi strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil lalu militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil dan juga birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando kemudian kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang telah dilakukan dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di area kawasan regional juga global.
Berdasarkan skor yang dimaksud dikeluarkan Bank Planet pada 2023 di mengukur kinerja lalu efektivitas pemerintahan di dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Skala Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang digunakan identik persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi serta inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi dalam proses peralihan akibat tingginya inefisiensi juga mengguritanya korupsi di tempat semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang tersebut lebih lanjut efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah lama terlatih dengan pola komando yang mana terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang dimaksud lebih lanjut terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan dan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa saja mengadopsi yang dimaksud pada masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer berpartisipasi hanya sekali sanggup diadakan di rentang waktu, kondisi serta skala tertentu agar tidaklah menjadi bias, tumpang tindih dan juga kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
