DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengupayakan penguatan desa sebagai sentra perekonomian baru. Hal ini ditekankan Mendagri ketika memberikan pengarahan pada Temu Karya Nasional dirangkaikan dengan Penganugerahan Desa dan juga Kelurahan Berprestasi Tahun 2024 pada Gedung Ksirarnawa Art Center, Pusat Kota Denpasar, Bali, Selasa (8/10/2024).
“Kita harus melakukan, menyebabkan desa-desa ini menjadi sentra-sentra dunia usaha yang betul-betul hidup. Jangan mengandalkan kerja kota saja. Yang kedua kita berusaha, kita menginginkan agar ada kesetaraan pembangunan, jangan dinikmati orang kota saja,” ujarnya.
Penguatan desa perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya urbanisasi. Pasalnya, ketika terjadi urbanisasi sebagaimana yang mana terjadi di area negara Negeri Matahari Terbit juga Korea Selatan, maka akan mengakibatkan permasalahan lain yang digunakan lebih lanjut berat seperti demografi penduduk yang dimaksud tak seimbang.
“Jepang, 93% penduduknya telah di area kota, Tokyo, Osaka, Kyoto, megapolitan. Apa yang tersebut terjadi dengan adanya urbanisasi itu? Desa-desa ditinggalkan, padahal punya peluang untuk memberikan partisipasi pembangunan,” katanya.
Adapun penguatan desa sejalan dengan visi-misi awal yang tersebut dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pemerintahannya, Jokowi menegaskan komitmennya terkait mendirikan Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya dengan meningkatkan kekuatan desa.
Mendagri juga menyampaikan desa dan juga kelurahan miliki peran yang dimaksud sangat penting sebab berada di area garis depan perkembangan dan juga berhadapan dengan segera dengan masyarakat.
“Bukan bupati, wali kota, atau gubernur. Bukan Mendagri. Tapi kepala desa dan juga kelurahan (lurah) yang mana berhadapan segera dengan penduduk dalam garis depan,” ucapnya
Pemerintah juga telah terjadi memproduksi berbagai macam kegiatan untuk mendirikan desa. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya regulasi atau Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana direvisi menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa tidak lagi sekadar kumpulan komunitas biasa, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan.
“Yang kedua, dibuat kelembagaan desa kemudian wilayah tertinggal. Dan ketiga, yang dimaksud paling penting sekali adalah anggaran desa,” ujar Tito.
Dengan berbagai dukungan yang mana diberikan oleh pemerintah tersebut, Mendagri berharap desa tidak ada hanya saja menjadi sentra sektor ekonomi baru. Namun, desa juga mampu menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada pembangunan, juga menyokong visi Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkannya, kepala desa perlu miliki kemampuan, termasuk wirausaha (entrepreneurship) yang dimaksud dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Kuncinya, rekan-rekan kepala desa harus mempunyai skill, tidak semata-mata pemimpin yang mana kuat, strong leader. Strong leader itu beliau punya power/kekuasaan, punya pengikut rakyat, tapi juga punya konsep untuk berpikir desa mau dibawa ke mana,” ujarnya.
