JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Krusial Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan dijalankan verifikasi kemudian analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan aktivitas pidana korupsi serta apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Hari Jumat (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari penduduk sipil. Menurutnya, adanya laporan yang disebutkan merupakan kepercayaan rakyat terhadap KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang tersebut disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad menghadirkan laporan perihal dugaan korupsi dalam PSN PIK 2.
“Kebetulan kita menyebabkan laporannya juga yang tersebut sudah ada dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang mana terjadi di dalam proyek, proyeknya ya, saya katakan di tempat proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad pada Gedung Merah Putih KPK, hari terakhir pekan (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita mengawasi di tempat dalamnya bahwa kuat dugaan telah dilakukan terjadi perbuatan pidana korupsi di tempat pada penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, pada penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa ia bukan tersentuh oleh hukum, oleh sebab itu kita ingin menggalakkan KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang mana menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Penelitian juga Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum juga Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, serta Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
