JAKARTA – Nama Tony Blair kembali mencuat dalam Indonesia, pasca Mantan Awal Menteri (PM) Inggris itu menjadi salah satu Dewan Pengawas Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ). Hal itu diungkapkan pimpinan BPI Danantara, Rosan Roeslani.
Siapakah Tony Blair? Ia merupakan Mantan Pertama Menteri Inggris yang dimaksud paling lama menjabat, yakni periode 1997-2007. Dikutip dari situs resmi pemerintah UK, satu dekade menjabat, Blair telah dilakukan mengawasi proses perdamaian Irlandia Utara, reformasi publik, lalu menanggapi serangan teroris 9/11 lalu 7/7.
Anthony Blair lahir pada tanggal 6 Mei 1953 di tempat Edinburgh. Setelah menempuh lembaga pendidikan di dalam Universitas Oxford, Ia menjadi pengacara kemudian pada tahun 1983 terpilih sebagai anggota parlemen Partai Buruh untuk Sedgefield.
Blair segera dikenal sebagai anggota kelompok ‘modernis’ partai yang tersebut sadar diri (yang juga mencakup Gordon Brown dan juga Peter Mandelson), yang digunakan mencoba menciptakan Partai Buruh lebih lanjut dapat diterima oleh para pemilih dengan menolak hubungannya dengan serikat pekerja, pelucutan senjata nuklir sepihak, kepemilikan publik, dan juga pajak yang tersebut tinggi.
Lalu menyusul kematian mendadak pemimpin pada waktu itu John Smith pada tahun 1994, Blair menjadi pemimpin Partai Buruh pasca Gordon Brown mengundurkan diri untuk menghindari perpecahan pendapat pro-modernisasi di pemungutan pernyataan kepemimpinan.
Blair dengan cepat memperoleh otoritas yang mana tidaklah perlu diragukan lagi sebagai pemimpin, yang mana selanjutnya ditegaskan oleh kemenangan telak Partai Buruh pada pemilihan umum tahun 1997.
Pada usia 43 tahun, ia adalah perdana menteri termuda sejak Lord Liverpool pada tahun 1812. Ia mencoba untuk memperkenalkan citra Inggris yang muda lalu modern yang dimaksud dilambangkan oleh BritPop, BritArt, juga Millennium Dome.
Beberapa kebijakan dikenal radikal, khususnya terkait reformasi konstitusi yang mana memberikan ukuran pemerintahan sendiri ke Wales lalu Skotlandia. Namun janji untuk mereformasi layanan rakyat ternyata kurang mudah dilaksanakan, Blair terpilih kembali pada tahun 2001.
Di masa jabatannya yang dimaksud kedua ini ia lebih lanjut bermasalah serta diwarnai keretakan hubungannya Kanselir Gordon Brown. Pada tahun 2002-2003 Blair mempertaruhkan otoritas pribadinya dengan menggalang “perang melawan teror” pemerintah AS, meskipun ada keresahan penting pada partainya sendiri juga di tempat antara warga luas.
