JAKARTA – Komisi XI DPR RI telah dilakukan menegaskan bahwa penundaan kenaikan PPN menjadi 12% tidaklah perlu mengubah UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) 2021. Hal ini berarti prosesnya dapat diakomodasi pada Peraturan pemerintahan (PP) saja.
“DPP PKB mengambil bagian mengadvokasi pandangan itu. UU HPP itu memang benar memberi ruang untuk exit, sehingga kenaikan PPN bukanlah harga jual mati. Tergantung situasi kegiatan ekonomi rakyat. Maka tindakan ketika ini ada di area tangan presiden,” demikian disampaikan Ketua DPP PKB Dita Indah Sari di tempat Jakarta, Kamis (21/11/2024).
PKB paham bahwa pemerintah butuh penguatan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Namun Ia memberikan catatan bahwa situasi dunia usaha sekarang belum tepat.
Apalagi kenaikan PPN akan mengganggu rantai produksi manufaktur juga padat karya, yang digunakan bisa saja berujung pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pekerja. Hingga Oktober 2024, PHK terlapor telah 64.947 orang.
“Untuk menggenjot APBN, PKB fokus menggalakkan ide opsi-opsi jangka pendek lain untuk dikaji, yang apabila diadakan dampaknya tidaklah akan luas seperti PPN. Misalnya penyesuaian royalti serta bagi hasil item tambang juga komoditi yang sedang bagus harganya di dalam dunia. Atau cukai ekspor komoditi lain yang tersebut sedang baik harganya, serta cukai impor barang mewah. Bisa ada pemasukan, namun tidaklah mengganggu daya beli yang sedang merosot,” lanjut Dita.
“Dalam jangka menengah PKB berharap lebih besar banyak upaya efisiensi kemudian penegakan hukum untuk menjaga dari kebocoran anggaran di pemasukan lalu pengeluaran, seperti yang mana menjadi concern Presiden juga. Misalnya : illegal mining, illegal fishing kemudian logging, impor ilegal yang dimaksud lolos cukai, penyelewengan BBM bersubsidi. Semua itu memusnahkan kemungkinan penghasilan negara banyak triliun,” bebernya.
Ia juga menekankan, bahwa efisiensi BUMN juga menjadi wajib agar deviden meningkat. Ditambah dan juga penyediaan kepastian hukum kemudian aturan agar menarik pemodal di juga luar.
