JAKARTA – Menteri Komunikasi lalu Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid menunjuk tiga Pelaksana Tindakan (Plt) Direktur Jenderal baru sebagai bentuk restrukturisasi kementerian. Satu dalam antaranya adalah perwira tinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ).
Ketiga Dirjen baru itu adalah Molly Prabawaty sebagai Dirjen Berita serta Komunikasi Publik atau Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan juga Industri Media (Dirjen KPM). Molly yang digunakan sebelumnya menjabat Staf Ahli Sektor Komunikasi lalu Industri Media Massa menggantikan Prabunindya Revta Revolusi.
Kemudian Wayan Toni Supriyanto ditunjuk sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital. Sebelumnya, Wayan menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos dan juga Informatika (PPI) yang kemudian menjadi Dirjen Ekosistem Digital.
Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024. Dalam surat ini disebutkan bahwa Plt tak mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan dan/atau tindakan yang mana bersifat strategis yang tersebut berdampak pada pembaharuan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, lalu alokasi anggaran.
Selain keduanya, Meutya Hafid juga menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen POl Alexander Sabar sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 terhadap Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Pati Bareskrim Polri, yang dimaksud sekarang bertugas di tempat BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Brigjen Polisi Alexander Sabar miliki rekam jejak di penegakan hukum lalu pengawasan dunia maya, termasuk keahliannya dalam bidang investigasi kemudian forensik digital. Dia telah terjadi menempuh berbagai pelatihan khusus yang mana membantu kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang dimaksud diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, juga Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.
Selain itu, juga mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang mana diadakan oleh Interpol. Pengalaman juga lembaga pendidikan yang disebutkan dinilai mampu pada menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, lalu judi online.
“Kolaborasi antara Komdigi kemudian lembaga penegak hukum sangat diperlukan, khususnya pada situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang mana makin kompleks, teristimewa pada isu judi online yang dimaksud sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya pada keterangan resminya, Rabu (27/11/2024).
Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi juga Digital, yang tersebut mencerminkan inovasi nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan juga tantangan era metamorfosis digital pada waktu ini, di area mana dibentuk satu kedirjenan baru yang dimaksud mengawasi kejahatan dalam ruang digital.
Meutya berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih pada di tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keamanan ruang digital di dalam Indonesia.
