JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak semata-mata sebagai vegetasi musiman dengan nilai dunia usaha tinggi, tetapi juga memainkan pertempuran penting pada habitat pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, menyampaikan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap bidang terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan memasarkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pelanggan tembakau kami menurun. Ini adalah menyebabkan kami jadi resah,” katanya, disitir Mingguan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek bukan semata-mata membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terlibat di sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif akibat fokusnya hanya saja pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi kegiatan ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan vegetasi satu musim yang dimaksud miliki daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini bisa jadi memutus siklus hama seperti kera serta tikus.
“Tembakau telah terjadi menjadi bagian dari budaya juga identitas warga pedesaan, teristimewa dalam tempat seperti Temanggung, Boyolali, kemudian Wonosobo, pada mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang dimaksud tersedia, flora tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang menciptakan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih berjauhan dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang melindungi hak lalu kepentingan mereka. Banyak petani yang merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang dimaksud tidak ada selaras dengan keperluan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga mengambil bagian mengomentari keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada sistem ekologi tembakau nasional yang dimaksud melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang semakin menekan keberlangsungan lapangan usaha tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang mana selama ini telah lama berada di situasi yang dimaksud rentan.
“Padahal, kebijakan rakyat itu harusnya melibatkan pengamanan bagi semua pelaku di tempat sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak banyak menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya wilayah yang digunakan belum mempunyai peraturan tempat terkait pengamanan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat juga area pada mengurus sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap memperlihatkan berkelanjutan lalu dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi bidang tembakau serta para pekerja di area dalamnya,” tutupnya.
