JAKARTA – Pembakaran BBM di dalam sektor transportasi menjadi penyumbang utama polusi udara perkotaan. Analis Senior Institute of Essential Services Reform (IESR) Julius Christian mengatakan, sebanyak 47 persen polusi udara disumbangkan oleh transportasi jalan raya.
Julius menyatakan sumber polusi udara transportasi bukanlah semata-mata dari debu yang dimaksud ditimbulkan dari pembakaran, asap pembakaran namun juga dari materi bakar, aus pengereman serta aktivitas-aktivitas lain.
“Di negara lain kebanyakan polusi disebabkan dikarenakan ban yang tersebut aus. Sebab, mereka itu sudah ada menggunakan mesin kendaraan yang mana teknologinya lebih lanjut advance sehingga polusi bukanlah berasal dari komponen bakar,” ucap Julius pada media workshop bertema Perbaikan Tata Kelola BBM untuk Mengatasi Persoalan Pencemaran Udara, Bidang Kesehatan serta Ekonomi, Selasa (11/2/2025).
Di Indonesia, kata Julius, lantaran kualitas BBM yang dimaksud digunakan masih buruk, hal ini turut menyumbangkan terhadap polusi. Saat ini, Indonesia masih berupaya meningkatkan standar emisi Euro-4. Negara lain bahkan telah banyak yang mana menerapkan standar Euro-6. Standar Euro-4 sendiri mensyaratkan emisi 50 ppm. Sementara, Indonesia masih banyak menggunakan BBM bersubsidi dengan emisi mencapai 500 ppm atau lebih.
Berdasarkan data Kementian ESDM pada 2024, Pertalite 90 subdisi yang mana digunakan sekitar 45% konsumsi BBM pada Indonesia pada 2023 mengeluarkan baku mutu 500 ppm. Pertamax 92, juga belum mampu memenuhi standar Euro-4 dikarenakan masih mengeluarkan 400 ppm. Biosolar 48 subsidi dengan porsi konsumsi 26% konsumsi BBm pada 2023 mengeluarkan 2.500 ppm.
“Di kita mayoritas BBM yang beredar di tempat bursa kualitas jelek. Baru Pertamax Green juga Pertamax Turbo yang digunakan telah mencapai standar emisi 50 ppm, euro 4,” kata dia.
Menurut Julius, pemanfaatan BBM euro 4 bisa saja menekan beban polusi udara Jabodetabek secara signifikan akibat sanggup menurunkan hampir 90 persen polutan. BBM bersih juga mampu menurukan 79 persen penyakit yang tersebut ditimbulkan akibat polusi udara. Julius mengatakan, apabila tidaklah melakukan pembaharuan alias terus menggunakan BBM yang dimaksud ada seperti sekarang, akan terjadi kenaikan polusi udara serta peningkatan penyakit sampai 30 persen hingga tahun 2030.
Namun, bukanlah hal mudah untuk mengganti BBM yang ada dengan BBM Euro-4 yang tersebut lebih lanjut rendah sulfur. Sebab, untuk mempertahankan biaya jual BBM dengan kualitas yang dimaksud lebih besar baik membutuhkan subdisi hingga 40 triliun sampai 2028. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas BBM membutuhkan invetasi yang mana cukup besar terhadap kilang-kilang Pertamina yang dimaksud akan memproduksi BBM-nya.
“Yang menciptakan susah dikarenakan sekarang pemerintah sedang banyak melakukan efisiensi anggaran. Padahal kalau anggaran untuk meningkatkan kualitas BBM ini digunakan, juga bisa saja menghurangi dampak akibat penyakit-penyakit yang digunakan ditimbulkan,” kata dia.
