JAKARTA – Kelanjutan perkembangan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali disangsikan di dalam berada dalam efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang digunakan dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk konstruksi IKN .
Dody mengatakan, berbagai anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 cuma tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada ada,” ujar Dody pada waktu ditemui pada Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang digunakan dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersebut tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang digunakan dilaksanakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang dimaksud sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang mana diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menegaskan keberlanjutan fiskal di dalam berada dalam tekanan utang jatuh tempo yang digunakan terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review juga ini pada akhirnya pelan-pelan ya beliau harus melegakan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, teristimewa akibat lonjakan utang jatuh tempo yang dimaksud diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga acara bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak serta efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga sudah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan sekalipun tidaklah mengucapkan IKN kan sudah ada tidaklah lagi jadi besar. Ya kemudian ia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian ia mulai menyadari ruang fiskal yang tersebut menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan konstruksi IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi banyak sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
