JAKARTA – BPR BPRS anggota Perbarindo juga Direktorat Jenderal Kependudukan juga Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan yang disebutkan sebagai upaya mempercepat perubahan digital serta menguatkan pengamanan data pribadi di dalam Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
“Ini bukanlah hanya sekali masalah kepatuhan, tetapi juga untuk melindungi lapangan usaha kita dari risiko penyalahgunaan data,” ujar Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah di pernyataan, diambil pada Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia menekankan bahwa lapangan usaha BPR harus siap menghadapi pembaharuan preferensi klien yang semakin mengarah pada layanan digital. Sementara, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menegaskan bahwa PKS dengan Dukcapil yang di dalam fasilitasi oleh Perbarindo akan meningkatkan kekuatan digitalisasi layanan dalam sektor BPR.
“Kerja serupa ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data klien secara dengan segera melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR mampu melakukan autentikasi data pengguna secara real-time, memverifikasi keaslian data lebih besar cepat juga akurat, juga mengurangi penyalahgunaan,” jelasnya.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengundang BPR BPRS anggota Perbarindo untuk mengantisipasi tantangan kegiatan ekonomi digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Pemanfaatan data kependudukan yang digunakan akurat akan menjadi faktor utama pada menggalakkan efisiensi layanan perbankan juga meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat,” kata Teguh.
Ia menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem BPR akan memberikan dampak positif bagi bidang keuangan, teristimewa di hal mitigasi risiko kredit juga peningkatan akurasi data nasabah. Dukcapil berazam untuk terus memperkuat sektor keuangan, termasuk BPR BPRS, di menghadapi tantangan era digital.
Lebih lanjut, dengan adanya kerja serupa ini, BPR BPRS diharapkan semakin siap di menghadapi tantangan digitalisasi, teristimewa di menjaga keamanan data nasabah. Pelaksanaan IKD serta integrasi sistem dengan Dukcapil menjadi langkah penting pada mempercepat layanan keuangan berbasis digital serta meyakinkan proteksi data pribadi sesuai dengan regulasi yang mana berlaku.
“Langkah ini juga menunjukkan komitmen sama-sama antara pemerintah serta lapangan usaha keuangan di menciptakan sistem ekologi digital yang lebih banyak aman, efisien, serta inklusif bagi seluruh warga Indonesia,” kata dia.
