JAKARTA – Saksi dan juga korban yang dimaksud menerima pengamanan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang diadakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Kemungkinan besar memang benar ada beberapa saksi dan juga korban yang digunakan akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas untuk wartawan, Rabu (12/2/2025).
Meski demikian, Susi melakukan konfirmasi LPSK selektif pada menyaring siapa-siapa belaka yang tersebut bukan lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, merekan yang tersebut mendapatkan pemeliharaan fisik menjadi prioritas utama LPSK.
“Tapi itu kami selektif oleh sebab itu banyak persoalan hukum yang tersebut perlu proteksi fisik yang digunakan enggak mungkin saja pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya tindakan hukum yang dimaksud terpaksa kami hentikan sebab enggak ada anggarannya,” tuturnya.
Susi menyampaikan efisiensi anggaran ini memang sebenarnya menghasilkan proteksi yang diberikan LPSK bukan maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi serta korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.
Meski demikian LPSK dipastikan akan datang melaksanakan tugas kemudian wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidaklah akan menolak saksi serta krban yang mana memang sebenarnya datang untuk memohon perlindungan.
“Kami akan melakukan proteksi melaksankana tugas kemudian wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa jadi dipulihkan kondisi ini, supaya saksi kemudian korban mampu dilindungi secara maksimal,” tutupnya.
Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih lanjut kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mana mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelahnya ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.
