JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tidak ada ada pengurangan pegawai dalam lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas dikarenakan adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian kemudian Lembaga (K/L).
Hingga ketika ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak ada dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap saja menggunakan anggaran yang tersebut ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang dimaksud disampaikan di rapat kerja (raker) sama-sama Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Customer Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang dimaksud ada,” ujar Erick Thohir pada waktu raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja dan juga insentif lain untuk pegawai belum mampu dinaikan tahun ini. “Jadi dikarenakan kita tidak ada dapat naikkan tunjangan kinerja dan juga lain-lainnya, ya kita proteksi infrastruktur kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menurunkan pos anggaran dari beberapa jumlah inisiatif atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun terpencil dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang telah dihitung Kementerian BUMN dan juga diusulkan untuk Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang tambahan dalam Rp215 miliar,” ucapnya.
