DKI Jakarta – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dilakukan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut tambahan fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan situasi di dalam lapangan agar tak menghambat daya saing bidang nasional pada sedang persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bidang usaha kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu peningkatan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, kemudian langkah-langkah produksi dari di negeri yang digunakan digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang mana terlibat di pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar tambahan kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih lanjut sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan item pada negeri bukanlah hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga perihal mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata masalah bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan cuma memacu sektor untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer bidang lokal agar bertambah kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
