JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi di area depan Kedutaan Besar Malaya di area Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) dalam Perairan Tanjung Rhu, Negara Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaya pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukanlah yang digunakan pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah lama menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tersebut tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di tempat lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Negara Malaysia meminta-minta maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya untuk Sanggup Basri, salah manusia korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Malaya agar segera memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta untuk pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Tanah Melayu dalam DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU kemudian berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengatur aksi lanjutan dengan jumlah agregat massa yang tersebut lebih lanjut besar jikalau tuntutan mereka itu tiada segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidak ada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih banyak besar untuk mengepung pemerintahan Malaya di tempat Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
