Ketenteraman pemilihan gubernur 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

JAKARTA – Polri dinilai sudah ada bekerja sesuai koridor pada menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya di mengawal pemilihan gubernur 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang tersebut mengalami perkembangan di area pemilihan kepala daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, persoalan keamanan kemudian ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kemarin, saya kira bukan ada kesulitan yang tersebut sangat penting yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Pertemuan Publik Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang tersebut datang terkait peran polri yang mana di dalam luar tupoksi merupakan hal-hal yang terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin cuma dugaan banyak kalangan masalah kerja Polri yang dimaksud tiada sesuai dengan tupoksi belaka ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan gubernur mestinya sudah ada membuktikan kerja Polri yang tersebut tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan sudah ada baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang tersebut terjadi saya kira dapat katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Kesulitan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang mana sudah ada selesai dijalankan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius mempunyai harapan agar Polri di tempat tahun 2025 mendatang, semakin professional dan juga semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih tinggi baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang digunakan harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan juga pemerintahan yang mana bertanggungjawab menghadapi regulasi pilkada. Bagaimana tempat Polri yang dimaksud tepat sangat tergantung pada aturan yang dimaksud dihasilkan,” tandasnya.






