JAKARTA – Kementerian Energi kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan nilai gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, kemudian sarung tangan karet. Sebanyak 253 pengguna bidang pada saat ini dapat menikmati kebijakan harga jual gas bumi yang tersebut lebih lanjut kompetitif.
Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua menghadapi Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melakukan penandatanganan langkah ini pada Rabu (26/2), sebagai aksi lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai unsur bakar sebesar US$7 per MMBTU kemudian untuk materi baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil, baru-baru ini.
Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang kemudian Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, tindakan ini memberikan kepastian bagi lapangan usaha juga menyokong daya saing nasional.
“Kami dari KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan HGBT yang dimaksud sudah pernah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi sektor lalu mengupayakan daya saing nasional,” ujarnya.
Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor sektor yang dimaksud bergantung pada gas bumi.
“Tentu manfaatnya sangat besar bagi lapangan usaha manufaktur di negeri sekaligus memberikan kepastian bagi sektor juga meningkatkan kekuatan daya saing nasional. Selain itu di rangka membantu pengaplikasian energi hijau yang digunakan bersih lalu ramah lingkungan, juga agar item yang tersebut dihasilkan dapat bersaing dengan komoditas yang mirip dari negara lain khususnya negara kawasan ASEAN yang dimaksud menjadi pesaing kita,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor sektor lain yang digunakan terdampak biaya energi tinggi dan juga diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas lalu Trade Remedies.
Menurut dia, dengan langkah ini sektor pada negeri dapat lebih tinggi terlindungi dari gempuran barang impor murah, khususnya dari China, ASEAN, juga negara lainnya, sehingga target perkembangan kegiatan ekonomi 8% dapat lebih besar mudah tercapai.
