JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia ditandai oleh berbagai dinamika geopolitik, tantangan keamanan, dan juga potensi strategis yang tersebut menuntut respons cepat kemudian tegas.
Insiden paling menonjol tercatat terjadi pada 21 Oktober 2024 ketika kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Badan Keselamatan Laut (Bakamla) RI di tempat Laut Natuna Utara oleh sebab itu mengganggu aktivitas survei juga pengolahan data seismik 3D yang mana diadakan PT Pertamina dengan menggunakan kapal MV Geo Coral serta hal yang disebutkan menjadi sorotan internasional.
Menurut Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), insiden ini tidak hanya saja mempertegas kedudukan strategis Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara pada menjaga kedaulatan wilayah.
“Kejadian ini bukti nyata bahwa Indonesia tak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Dalam catatan saya, Laut Natuna Utara memiliki luas 83.000 km2. Ketegasan Indonesia pada menolak klaim China dalam Laut Natuna Utara memperlihatkan pentingnya diplomasi lalu kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt Hakeng.
Diplomasi Indonesia melalui ASEAN lalu PBB menjadi langkah strategis yang tersebut menegaskan komitmen terhadap UNCLOS 1982 teristimewa sebagaimana tertuang pada pasal 56 UNCLOS 1982 tentang hak berdaulat dan juga yurisdiksi negara pantai di tempat Zona Perekonomian Eksklusif (ZEE).
Melalui pendekatan ini, Indonesia tidaklah hanya sekali menjaga kedaulatan wilayahnya tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dalam kawasan Asia Tenggara.
Dinamika Ketenteraman Maritim 2024: Dari Natuna ke Laut Merah
Refleksi tahun 2024 tak berhenti pada Laut Natuna Utara. Capt Hakeng menyoroti juga konflik yang dimaksud sedang terjadi di tempat Laut Merah kemudian Teluk Aden yang tersebut melibatkan kelompok Houthi, menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
Jalur strategis ini yang merupakan penghubung utama bagi perdagangan global, menghadapi ancaman serius dalam bentuk lonjakan tarif pengiriman, keterlambatan logistik, lalu risiko terhadap suplai energi.
“Konflik ini berdampak segera pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk pada dunia, di area mana sehari bisa jadi dilewati lebih besar dari 200 kapal. Volume perdagangan yang digunakan melintasi jalur ini sanggup mencapai lebih banyak dari USD400 miliar pada setahun.
Sebagai respons, Indonesia menguatkan koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di area jalur vital tersebut. Patroli maritim yang dimaksud lebih tinggi intensif, kerja sebanding dengan negara-negara tetangga, kemudian modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Prospek Besar pada Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis dalam tahun 2024. Dengan prospek pasir yang mampu disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang digunakan dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk menggalang proyek infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan dalam Indonesia dibandingkan untuk dikirim ke luar negeri ke negara lain.
