JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip orang pejabat tanah Israel yang digunakan bukan disebutkan namanya, menyatakan kelompok Palestina kelompok Hamas yang dimaksud mempunyai tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, menambah masa berlaku fase pertama gencatan senjata dan juga terus membebaskan tawanan tanah Israel yang ditahan dalam Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, di dalam mana tanah Israel akan mengakhiri peperangan dengan imbalan kelompok Hamas membebaskan semua tawanan yang dimaksud tersisa, dan juga dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, kemudian menyerahkan kendali sipil menghadapi Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata juga kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang mana kita butuhkan, juga legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang merekan katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi menyatakan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai pergerakan perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang digunakan jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina berbentuk negara, penentuan nasib sendiri, dan juga hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok gerakan Hamas terhadap Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku dan juga kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan keberadaan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan serta prasarana warga Palestina, pada hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan di dalam Kawasan Gaza serta bahkan di tempat Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, kemudian agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek hidup ini.”
