JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya untuk Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang disebutkan pasca bertemu dan juga melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto dalam Jakarta, Awal Minggu (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan lalu pengamanan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan lantaran Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan untuk keluarga Polri yang tersebut sedang berkontestasi di pemilihan di tempat setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri menyokong beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, juga itu amanat AD/ART lalu Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, terhadap isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang dimaksud bisa jadi kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani mampu mengarus-utamakan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan pemeliharaan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan di mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani bisa saja mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Sektor Bisnis Bangsa dijadikan common platform digital Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke pada perkembangan ekonomi, yang dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk perkembangan dunia usaha 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang tersebut cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan kemudian anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta pada lapangan bilangan kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di tempat Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan lalu upah kerja yang tersebut minim, perempuan dalam legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait pemeliharaan hak perempuan ditemukan persoalan hukum kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, perbuatan pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial serta kerja paksa masih tinggi, dan juga pada sisi lain pemeliharaan dan juga pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan dalam sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.
