Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kehumaniteran Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang berbasis bergerak dalam bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, ia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui arahan singkat, Hari Senin (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mengumumkan “di menghadapi urusan politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa saja duduk bareng untuk mencari titik sedang berhadapan dengan persoalan yang dimaksud ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise juga kematangan meninjau persoalan ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono serta Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah pernah terpilih di Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang dimaksud diselenggarakan pada Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang dijalankan di area Hotel Sultan. Mereka saling klaim sudah mendapat dukungan dari para PMI dalam daerah.
Bahkan, JK akan datang melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan juga pengkhianatan.






