JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok ekonomi BRICS , sebuah kelompok dunia usaha negera mengalami perkembangan terdepan yang digunakan memegang peranan penting pada perekonomian global yang mana anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, juga Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan berbagai khasiat bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai faedah sekaligus tantangan yang digunakan dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya pada bidang kegiatan ekonomi juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan potensi besar untuk menguatkan perdagangan juga lingkungan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang dimaksud mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses bursa yang mana besar dan juga memperlancar perdagangan di tempat antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang dimaksud diselenggarakan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di area Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan kegiatan ekonomi BRICS yang mencapai 35% dari Barang Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih tinggi tinggi dibandingkan G7 yang dimaksud hanya saja 30%. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan dunia usaha global yang digunakan ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS serta Organisasi untuk Kerja Sama serta Pembangunan Perekonomian (OECD), yang mana didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah dilakukan melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan kebijakan pemerintah luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif lantaran kedudukan kebijakan pemerintah luar negeri kita yang dimaksud bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, mengupayakan langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengatakan New Development Bank (NDB), bank konstruksi milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek penyelenggaraan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang mana sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang tersebut berisiko tinggi bisa saja direstrukturisasi agar lebih tinggi menarik bagi investor,” pungkasnya.
