YouTube Perketat Aturan Soal Konten Judi Online

SINGAPURA – YouTube, jaringan berbagi video, mengumumkan kebijakan terbaru terkait perjudian online untuk melindungi pengguna dari konten yang tersebut berpotensi membahayakan.

Menurut pengumuman tersebut, penguatan kebijakan yang digunakan ada mengenai konten perjudian daring di dalam sistem akan berlaku pada tanggal 19 Maret di dalam seluruh dunia.

“Berdasarkan kebijakan kami ketika ini terkait barang atau jasa ilegal atau yang tersebut diatur, kami tidaklah mengizinkan metode apa pun untuk mengarahkan pemirsa segera ke situs web atau aplikasi mobile perjudian yang tersebut tidak ada dikenali oleh Google. Hal ini termasuk URL, tautan teks lalu gambar, tampilan visual (termasuk logo) atau referensi lisan.”

“Harap diperhatikan bahwa konten yang menjanjikan keuntungan dapat dihapus terlepas dari apakah situs web atau aplikasi mobile perjudian daring yang dimaksud disetujui oleh Google,” kata pengumuman itu.

YouTube milik Google menyatakan bahwa konten yang tersebut tak melanggar Pedoman Komunitas, tetapi masih menampilkan perjudian kasino daring serta memperkenalkan program terkait dapat dikenakan batasan usia.

“Ini berarti bahwa konten perjudian daring (termasuk taruhan olahraga daring juga penggambaran perjudian fisik) tak dapat dilihat oleh pengguna yang digunakan tidak ada masuk atau pengguna yang dimaksud berusia pada bawah 18 tahun.

“Kami memahami bahwa pembaruan ini dapat memengaruhi kreator konten yang digunakan berfokus pada perjudian daring seperti permainan serta aplikasi mobile kasino, tetapi kami yakin pembaharuan ini merupakan langkah penting pada melindungi komunitas, khususnya pemirsa muda.”
“YouTube berjanji untuk membantu pembuat konten sekaligus melakukan konfirmasi sistem yang tersebut aman juga bertanggung jawab bagi semua,” kata pengumuman itu.

Langkah yang digunakan diambil YouTube ini sejalan dengan upaya berkelanjutan pemerintahan MADANI untuk memerangi aktivitas perjudian daring.

Pemerintah telah terjadi mengambil tindakan kritis termasuk memperkenalkan Lisensi Provider Layanan (ASP) Kelas C untuk penyedia layanan media sosial kemudian arahan internet di dalam Tanah Melayu lalu mengesahkan Undang-Undang Ketenteraman Secara Virtual 2024 oleh Parlemen pada 12 Desember tahun lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan daring bagi publik Malaysia.