JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) DKI Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi dan juga diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tak ada pada tempat ketika beliau berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang digunakan berdomisili dalam kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Indonesia Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Barat.
Sebanyak 114 warga memohon terhadap HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dimaksud merek alami terkait surat pengosongan yang dimaksud dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang mana HIPAKAD berikan dengan segera ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka kesempatan mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) serta Kodam Jaya dapat memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan juga jasa para orang tua penghuni kompleks yang sudah berjasa terhadap bangsa serta negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang digunakan terbaik buat penghuni, bukan diskriminasi di menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya sanggup bekerja identik dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang dimaksud tinggal di area Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang benar sebagian orang tua dia telah dilakukan meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir dalam sini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu bukan manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidaklah sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon untuk semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, lalu penghuni kompleks TNI ada jalan meninggalkan di menangani perkara ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tiada baik di dalam kemudian hari yang tersebut dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
