Lembaga Penelitian Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Fakta Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi berhadapan dengan pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dimaksud menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang tersebut akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik apabila Luhut menginginkan data yang tersebut merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat kemudian Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut perihal data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis pelajar ini justru meminta-minta Luhut tak bersikap reaksioner menghadapi kritik yang digunakan dilontarkan sejumlah pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang dimaksud berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang digunakan tepat serta baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang digunakan disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi serta bermanfaat bagi kebijakan umum yang tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan dan juga ketidaksetujuan para pakar terhadap sebagian isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tiada setuju dengan Revisi UU TNI yang mana menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar mengumumkan alokasi anggaran hasil efisiensi tiada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan umum yang disebutkan juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, kemudian Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan juga keraguan responden yang digunakan tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi juga pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
