JAKARTA – Perwakilan korban kecurangan penanaman modal bodong yang digunakan diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah konkret di mengupayakan penyelesaian persoalan hukum penyalahgunaan penanaman modal yang digunakan merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum di area pengadilan segera ditingkatkan kecepatannya sehingga mereka itu mendapatkan keadilan juga hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah telah lama menunjukkan komitmen kuat di melindungi penduduk dari praktik pembangunan ekonomi ilegal. Kasus pembohongan modus pembangunan ekonomi bodong menjadi perhatian umum pasca ribuan korban melaporkan kerugian yang digunakan dialami akibat janji keuntungan tinggi yang dimaksud tidaklah terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi penanaman modal bodong melibatkan pengumpulan dana dari warga dengan skema penanaman modal palsu yang digunakan menjanjikan keuntungan masih di waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang dimaksud dia investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah terjadi membeberkan bukti-bukti yang mana menguatkan keterlibatan pelaku utama pada penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang dimaksud mencuat adalah pengaplikasian dana pengguna untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah dan juga penanaman modal lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum kemudian pemerintah pada mempercepat proses hukum tindakan hukum tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan persoalan hukum ini dengan adil lalu tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang mana selama ini terenggut,” katanya.
Korban memohonkan pemerintah terus memperketat regulasi terhadap penanaman modal berbasis teknologi digital mengingat maraknya penyalahgunaan yang tersebut menyasar warga dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi untuk rakyat agar tiada mudah terjebak di penanaman modal bodong seperti yang dimaksud kami alami,” ujar Melani.
Melani sama-sama korban lainnya masih optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang mana transparan kemudian adil.
