Menko Yusril Tanggapi Putusan MK persoalan PT: Perlu Dirumuskan agar Tak Ada Koalisi Parpol Mendominasi Pilpres
JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memandang ke depan perlu dirumuskan di sebuah peraturan agar tak ada gabungan partai urusan politik atau koalisi parpol yang digunakan mendominasi pada kontestasi Pilpres.
Hal ini diungkapkan Yusril menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden-Wakil Presiden atau presidential threshold.
Yusril mengatakan, merujuk pertimbangan hukum serta diktum putusan MK justru memberikan panduan atau arahan agar jikalau parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi.
“Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol kontestan pemilihan bisa jadi bergabung mencalonkan seseorang capres. Hal ini yang dimaksud perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang dimaksud nanti dibuat tiada bertabrakan dengan putusan MK,” ujar Yusril, Hari Sabtu (4/1/2025).
Dia tak ingin meskipun putusan MK menghapus ambang batas persyaratan pencalonan dukungan minimal tersebut, tapi dalam lapangan justru parpol kontestan pemilihan memutuskan membentuk satu poros gabungan partai urusan politik yang dimaksud sangat besar untuk mengupayakan salah satu pasangan calon tertentu.
“Misal ada 20 parpol bergabung pemilihan umum lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang belaka mampu ajukan 1 calon lagi akhirnya belaka ada 2 paslon saja. Hal ini yang mana harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidaklah mendominasi seperti dikatakan MK,” katanya.
