JAKARTA – eksekutif siap menangani prospek kebakaran hutan juga lahan (karhutla) pada 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Sinkronisasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di tempat Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Hari Senin (23/12/2024).
Rapat yang tersebut diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan dan juga lahan (Karhutla) pada wilayah ASEAN, dan juga perbuatan lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan banyak komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja serupa lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah terjadi disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pembangunan kemudian pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang dimaksud akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sebanding regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak serta koordinasi KLH dengan lintas Kementerian serta juga otoritas Daerah sangat penting serta terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah lama menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan dijalankan minggu depan, dihadiri oleh rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan masih ditingkatkan, khususnya pada kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya pengaktifan lahan dengan api, baik oleh publik maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang digunakan matang, kami pastikan untuk warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani peluang Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang tersebut membahayakan kebugaran masyarakat,” pungkasnya.
