Jakarta – Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Kementerian Perumahan. Menurutnya, Kementerian Perumahan akan lebih tinggi baik dikembangkan bermetamorfosis menjadi Kementerian Perkotaan, Perdesaan, juga Perumahan.
“Ini untuk mensinkronkan rencana konstruksi tiga jt rumah per tahun, ke mana satu jt di perkotaan kemudian dua jt di perdesaan,” kata Nirwono terhadap Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024. Pengembangan ini menurutnya akan lebih tinggi efektif dan juga efisien.
Prabowo dikabarkan akan memecah Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) bermetamorfosis menjadi dua kementerian yang tersebut menangani penyelenggaraan infrastruktur serta perumahan rakyat. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan rencana pemisahan itu menjadi wujud komitmen kakaknya di mengembangkan perumahan pada Indonesia.
Seiring pembaharuan rangka kementerian ini, Prabowo juga disebut-sebut akan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Lingkup Infrastruktur. Namun, menurut Nirwono, pembentukan Kemenko Infrastruktur bukanlah perkara mendesa. Ia justru was-was Kemenko baru ini justru menambah masa berlaku birokrasi serta rantai koordinasi. “Lebih baik pemerintah mempertahankan Kementerian PUPR yang mana sudah ada ada kemudian tinggal menguatkan dukungan, baik pembiayaan maupun kewenangan agar bisa saja bekerja lebih lanjut efektif dan juga efisien,” ungkap Nirwono.
Kalaupun Prabowo betul-betul ingin membentuk Kemenko Infrastruktur, Nirwono mengutarakan bahwa lebih tinggi baik meningkatkan kapasitas Kementerian PUPR. Artinya, Kementerian PUPR akan bertanggung jawab terhadap seluruh konstruksi infrastruktur. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal yang dimaksud telah ada, seperti Ditjen Narasumber Daya Air, Cipta Karya, juga Bina Marga, mampu diperluas ke bidang pelabuhan, bandara, maupun stasiun kereta api. “Ada juga tugas tambahan untuk revitalisasi sekolah serta peningkatan kelas rumah sakit umum daerah,” kata Nirwono.
Gerak Cepat, Kemenkominfo Blokir Aplikasi Temu
Artikel ini disadur dari Pengamat Sarankan Prabowo Bentuk Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan
