Ibukota – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tambahan fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional pada berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, dan juga proses produksi dari di negeri yang mana digunakan di sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang tersebut terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi tambahan berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing hasil lokal. Pengaplikasian item di negeri bukanlah semata-mata tentang kepentingan ekonomi, tapi juga perihal mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata tentang bilangan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan cuma menyokong bidang untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat lapangan usaha lokal agar berkembang lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
