JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis negara. Industri sawit diharapkan dapat meningkatkan kekuatan kemandirian Indonesia dalam sektor pangan juga energi, sehingga seluruh pihak diminta untuk menjaga komoditas tersebut.
“Bapak Presiden mempunyai visi yang mana jelas dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang dimaksud wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Inisiatif kemandirian energi, seperti B40 serta B50, sangat bergantung pada sawit sebagai substansi baku utamanya,” ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono di keterangannya, diambil pada Awal Minggu (6/1/2025).
Dia menyokong pemerintah tempat juga aparat Polri lalu TNI untuk membantu upaya menjaga sawit sebagai aset negara. Ia menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo dapat membantu mengatasi persoalan pencurian lalu penjarahan sawit yang digunakan masih terjadi di dalam beberapa daerah.
“Dengan dukungan aparat penegak hukum, kesulitan penjarahan dapat dihentikan sehingga ada kepastian hukum kemudian kenyamanan pada berusaha,” kata dia.
Gapki sudah pernah terlibat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menghindari serta menindak kejahatan di area perkebunan sawit. Eddy menyebut, aksi kriminalitas di dalam sektor ini sudah ada berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu. Sebagai langkah lanjut dari arahan Prabowo, Eddy berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Penting segera disahkan untuk memberikan pemeliharaan tambahan kuat bagi sektor sawit.
“Undang-undang ini akan meningkatkan kekuatan proteksi sawit sebagai aset negara sekaligus menyokong keberlanjutan sektor sawit,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya menegaskan, perkebunan kelapa sawit adalah aset negara yang tersebut memiliki nilai strategis tinggi. Ia memohon kepala daerah, aparat TNI, kemudian Polri untuk turut menjaga keberlangsungan perkebunan sawit.
Pakar hukum kehutanan, Sadino menekankan pentingnya kepastian hukum bagi perkebunan sawit untuk meningkatkan kekuatan posisinya sebagai aset strategis negara.
Menurutnya, legalitas kebun sawit rakyat, perpanjangan hak guna usaha (HGU), serta pembaruan perizinan merupakan faktor kunci di memverifikasi keberlanjutan sektor sawit yang tersebut berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
