Ekonom Sebut Prabowo Tak Perlu Bentuk Kemenko Infrastruktur: Lebih Baik Tingkatkan Kapasitas PUPR
Jakarta – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto bukan penting membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur. Menurut dia, pembentukan Kemenko baru ini justru akan menambah panjang birokrasi kemudian rantai koordinasi.
“Lebih baik pemerintah masih mempertahankan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat yang sudah ada ada,” kata Nirwono untuk Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024.
Ia menganggap kinerja Kementerian PUPR terbilang cukup bagus. Kementerian tersebut, menurut Nirwono, semata-mata wajib tambahan dukungan pembiayaan juga kewenangan agar lebih besar efektif kemudian efisien pada bekerja. “Selain itu, agar bisa saja segera tancap gas dengan tugas yang digunakan diinstruksikan presiden,” ujarnya.
Kalaupun Prabowo hendak membentuk Kementerian Infrastruktur, Nirwono mengatakan, lebih banyak baik pemerintah baru meningkatkan kapasitas Kementerian PUPR yang digunakan bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan infrastruktur. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal yang dimaksud sudah ada ada, seperti Ditjen Narasumber Daya Air, Cipta Karya, lalu Bina Marga, dapat diperluas ke bidang pelabuhan, bandara, maupun stasiun kereta api.
“Ada juga tugas tambahan untuk revitalisasi sekolah kemudian peningkatan kelas rumah sakit umum daerah,” kata Nirwono.
Sebelumnya, ekonom sekaligus pengamat kebijakan umum UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga memaparkan pembentukan Kemenko Infrastruktur bukanlah hal mendesak. “Koordinasi lintas sektor sanggup saling dijalankan kementerian teknis,” kata Achmad pada saat dihubungi.
Alih-alih membentuk Kemenko baru, menurut Achmad, pemerintahan periode 2024-2029 lebih besar wajib mereformasi manajemen. “Ciptakan tata kelola yang lebih banyak efisien tanpa harus membentuk Lembaga baru,” ujarnya.
Prabowo Subianto memang sebenarnya dikabarkan akan segera membentuk banyak kementerian baru. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, banyak narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian, memaparkan Prabowo mungkin saja akan memiliki 44 menteri pada kabinet. Jumlah itu melonjak berbeda dengan 34 kementerian pada masa Presiden Joko Widodo.
Adapun salah satu Kemenko yang tersebut akan dibentuk Prabowo adalah Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan Rakyat.
Rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur telah direspons Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia bukan menganggap inovasi rangka kementerian ini sebagai persoalan. “Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki pada saat ditemui wartawan pada Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.
Namun, ia mengungkapkan semakin sejumlah jumlah agregat kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang mana diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga tambahan banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki.
Artikel ini disadur dari Ekonom Sebut Prabowo Tak Perlu Bentuk Kemenko Infrastruktur: Lebih Baik Tingkatkan Kapasitas PUPR
