JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya penyelenggaraan gas akan memangkas impor energi yang mana selama ini terus-menerus membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengungkapkan gas bumi merupakan jawaban menghadapi persoalan impor migas yang pada waktu ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini di dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir apabila tak dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur serta jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela sanggup segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang digunakan tinggi bisa saja disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pengerjaan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang digunakan selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menghurangi impor LPG yang mana sejauh ini masih mendominasi keinginan materi bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah di menciptakan kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tak over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua kegiatan itu yang dimaksud harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keperluan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan meninggalkan kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi acara pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang mana berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG serta impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya mendirikan kemandirian serta ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang dimaksud serupa terdapat gas bumi di area pada negeri yang dimaksud bisa jadi dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri cuma 600 ribu BPH. Padahal permintaan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
